•

Memberikan perlindungan terhadap produsen dalam negeri;

•

Mengendalikan konsumsi terhadap komoditi tertentu;

•

Instrumen perdagangan internasional;

•

Penerimaan negara.

Jenis-jenis tarif yang ditangani oleh Tim Teknis Tarif adalah:

•

Bea masuk (pembebanan terhadap barang impor);

•

Pungutan Ekspor (pungutan terhadap ekspor komoditi tertentu);

•

PPN (Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang impor);

•

PPn BM (Pajak Penjualan terhadap barang mewah yang diimpor);

•

Cukai (pembebanan terhadap konsumsi barang yang kena cukai).

Kebijakan tarif ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan acuan pokok yang dipakai untuk perumusan kebijakan tarif adalah "Kepentingan Ekonomi Nasional" dengan tetap memperhatikan ketentuan perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan-kesepakatan pada bidang tarif dan perdagangan (baik nasional, regional maupun internasional).

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri serta mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional, kebijakan tarif bea masuk Indonesia diarahkan untuk mengimplementasikan program berikut:

•

Tarifikasi (merubah Tata Niaga Impor menjadi Tarif Bea Masuk);

•

Penurunan Tarif (secara bertahap dan berkesinambungan);

•

Harmonisasi Tarif (antar sektor dan tingkatan proses produksi);

•

Penyederhanaan Tarif (struktur tarif yang sederhana dan efisien).

Dalam perumusan kebijakan tarif bea masuk, pedoman umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

•

Undang-undang Kepabeanan (Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

•

Komitmen di bidang tarif (GATT/WTO, APEC, AFTA);

•

Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk (SK Menkeu No. 378/KMK.0l/1996);

•

Program Harmonisasi Tarif 2005-2010

•

Kepentingan Ekonomi Nasional;

•

Trend Perdagangan Internasional (globalisasi ekonomi);